SPT Tahunan untuk Tahun Pajak vs Bagian Tahun Pajak: Pahami Perbedaannya.

Tidak semua wajib pajak menyampaikan jenis SPT Tahunan yang sama. Banyak yang mengira perbedaannya terletak pada seberapa lama bekerja atau kapan mulai beroperasi dalam satu tahun. Padahal, penentu utamanya bukan itu. Berdasarkan PER-3/PJ/2026 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak, pemilihan jenis SPT Tahunan PPh sepenuhnya ditentukan oleh status kewajiban pajak subjektif wajib pajak yang bersangkutan.

Mengacu pada Pasal 1 angka 13 UU KUP dan Pasal 80 ayat (3) PER-11/PJ/2025, SPT Tahunan PPh terdiri atas dua jenis: SPT Tahunan PPh untuk suatu tahun pajak, dan SPT Tahunan PPh untuk suatu bagian tahun pajak. Keduanya digunakan untuk melaporkan hal yang sama, yakni penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban. Perbedaannya hanya pada satu hal: jangka waktu pelaporannya.

SPT Tahunan PPh untuk suatu tahun pajak mencakup jangka waktu satu tahun pajak penuh. Jenis ini disampaikan oleh wajib pajak yang kewajiban pajak subjektifnya telah ada sejak awal tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PER-3/PJ/2026. Sementara itu, SPT Tahunan PPh untuk suatu bagian tahun pajak mencakup jangka waktu kurang dari satu tahun pajak atau tidak penuh 12 bulan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PER-3/PJ/2026, jenis ini disampaikan oleh wajib pajak yang kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan/atau berakhir dalam tahun pajak, atau oleh wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku dan telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (6) UU KUP.

Untuk memahami kapan kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir, PER-3/PJ/2026 merujuk pada Pasal 2A UU PPh. Kewajiban pajak subjektif dimulai, antara lain, saat wajib pajak orang pribadi dilahirkan atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, saat wajib pajak badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, saat wajib pajak mulai menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT), maupun saat timbulnya warisan yang belum terbagi.

Sebaliknya, kewajiban pajak subjektif berakhir saat wajib pajak orang pribadi meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, saat badan dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia, saat kegiatan melalui BUT tidak lagi dijalankan, hingga saat warisan yang belum terbagi selesai dibagikan kepada para ahli waris.

Satu prinsip penting yang perlu digarisbawahi: wajib pajak yang kewajiban pajak subjektifnya telah ada sejak awal tahun pajak tidak dapat memilih SPT Bagian Tahun Pajak, meskipun baru mulai bekerja atau beroperasi pada tahun berjalan. Ini bukan soal kapan aktivitas dimulai, melainkan kapan kewajiban subjektif itu lahir. Memahami perbedaan mendasar ini akan membantu wajib pajak menentukan jenis SPT yang tepat sejak awal dan menghindari kekeliruan dalam proses pelaporan.

Materi ini tersedia dalam format PDF dan dapat diunduh secara gratis.

4. SPT Tahunan Tahun Pajak vs Bagian Tahun Pajak PRAS inc..pdf

Unduh PDF • 19.30MB

Artikel ini disusun berdasarkan PER-3/PJ/2026 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.