All Posts

Kapan Peserta Baru dan Peserta Keluar Wajib Membayar Kompensasi dalam Cost Contribution Arrangement?

Perubahan keanggotaan dalam skema berbagi biaya riset memicu kewajiban kompensasi buy-in dan buy-out yang perlu dihitung secara cermat.

pras incorporated

2 days ago3 min read

Restrukturisasi Bisnis dalam Grup Multinasional: Kapan Timbul Kewajiban Kompensasi?

Restrukturisasi usaha antarpihak afiliasi dapat menimbulkan kewajiban kompensasi berdasarkan OECD TPG, UN Practical Manual, dan PMK 172/2023.

pras incorporated

3 days ago3 min read

Kapan Selisih Harga Transaksi Afiliasi Berubah Jadi Dividen Kena Pajak?

Koreksi transfer pricing tak berhenti di PPh Badan. Kenali kapan selisih harga transaksi afiliasi berubah jadi dividen kena pajak menurut PMK 172/2023.

pras incorporated

4 days ago3 min read

TP Doc sebagai Alat Bukti Kepatuhan: Memahami Skema Pengujian Transfer Pricing dalam PMK 172/2023

Transaksi antara pihak berhubungan istimewa, baik domestik maupun lintas negara, menjadi salah satu area yang paling sering diuji otoritas pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023), berlaku sejak 29 Desember 2023 dan menggantikan PMK 213/2016, PMK 49/2019, serta PMK 22/2020, mengatur bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menguji kepatuhan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam transaksi afiliasi. Dalam pengujian ini, Dokumen Penentu

pras incorporated

6 days ago2 min read

Delapan Bukti yang Wajib Dipenuhi Sebelum Klaim Aset Tak Berwujud dalam Transfer Pricing

Klaim royalti atau lisensi bisa ditolak otoritas pajak. Kenali delapan pembuktian wajib dalam Pasal 13 ayat (3) PMK 172/2023.

pras incorporated

6 days ago2 min read

Tiga Aplikasi Layanan DJP Resmi Dihentikan, Ini Peta Pengalihannya

DJP menghentikan e-Objection, Info KSWP, dan Portal Ex-1 lewat PENG-51/PJ.09/2026. Simak peta pengalihan dan dampaknya.

pras incorporated

Aug 272 min read

Kriteria Baru Wajib Pajak yang Tidak Wajib Lapor SPT Tahunan Berdasarkan PER-3/PJ/2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2026 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah perubahan kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan. Bersamaan dengan berlakunya PER-3/PJ/2026, Pasal 112 PER-11/PJ/2025 yang sebelumnya mengatur ketentuan serupa resmi dicabut. Perubahan kriteria Waji

Dwi Andita

Apr 22 min read

Mastering Transfer Pricing Best Practices for Compliance and Successful Implementation

Transfer pricing remains one of the most complex and scrutinized areas in international taxation. Multinational companies face significant challenges in setting transfer prices that comply with global regulations while supporting business objectives. Establishing effective transfer pricing policies requires a clear strategy, thorough documentation, and ongoing transparency. This post explores key strategies for developing sound transfer pricing policies, highlights compliance

pras incorporated

Feb 274 min read

All Posts

Kapan Peserta Baru dan Peserta Keluar Wajib Membayar Kompensasi dalam Cost Contribution Arrangement?

Restrukturisasi Bisnis dalam Grup Multinasional: Kapan Timbul Kewajiban Kompensasi?

Kapan Selisih Harga Transaksi Afiliasi Berubah Jadi Dividen Kena Pajak?

TP Doc sebagai Alat Bukti Kepatuhan: Memahami Skema Pengujian Transfer Pricing dalam PMK 172/2023

Delapan Bukti yang Wajib Dipenuhi Sebelum Klaim Aset Tak Berwujud dalam Transfer Pricing

Tiga Aplikasi Layanan DJP Resmi Dihentikan, Ini Peta Pengalihannya

Kriteria Baru Wajib Pajak yang Tidak Wajib Lapor SPT Tahunan Berdasarkan PER-3/PJ/2026.

Mastering Transfer Pricing Best Practices for Compliance and Successful Implementation

Get in Touch